 |
| Sumber : google Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita |
“Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” adalah film dokumenter terbaru karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale yang menyoroti konflik agraria dan lingkungan di Papua Selatan. Film ini menggambarkan bagaimana masyarakat adat, terutama suku Marind dan Awyu, berhadapan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pembukaan jutaan hektare hutan untuk food estate dan proyek energi di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Alih‑alih hanya menyajikan angka dan data, dokumenter ini memotret dampak langsung pembabatan hutan terhadap tanah adat, sumber makanan, dan cara hidup masyarakat setempat.
Judul “Pesta Babi” diambil dari tradisi pesta babi dalam budaya setempat yang biasanya menjadi momen syukur dan kebersamaan. Dalam film ini, pesta babi justru dipakai sebagai metafora untuk menggambarkan bagaimana tanah dan hutan “dihidangkan” kepada perusahaan besar atas nama pembangunan. Melalui gambar‑gambar upacara adat, prosesi Salib Merah yang diusung masyarakat Awyu, dan wawancara dengan warga kampung, film ini menunjukkan bagaimana proyek food estate dan konsesi perusahaan sawit menggerus ruang hidup mereka. Narasi yang dibawa cukup tajam: pembangunan yang mengorbankan hutan dan warga adat diposisikan sebagai bentuk kolonialisme baru di Papua.
Dokumenter ini tidak hanya membahas soal lahan pertanian dan hutan, tetapi juga mengaitkannya dengan isu militerisme dan kekerasan struktural. Dalam beberapa bagian, “Pesta Babi” menampilkan kehadiran aparat keamanan, pos militer, dan cerita warga tentang rasa takut yang mereka rasakan ketika menolak proyek perusahaan. Para pembuat film ingin menunjukkan bahwa konflik di Papua Selatan bukan hanya soal izin perusahaan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan negara, modal besar, dan kekuatan bersenjata bertemu di satu wilayah. Perspektif ini membuat film terasa berat, karena penonton diajak melihat Papua bukan dari sudut pandang wisata atau headline singkat, melainkan dari pengalaman sehari‑hari warga adat yang sedang kehilangan tanah.
Sejak awal 2026, “Pesta Babi” diputar di berbagai kota, mulai dari kampung‑kampung di Papua, Yogyakarta, hingga Sydney. Di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I Yogyakarta, pemutaran film ini pada April 2026 dihadiri ratusan mahasiswa, aktivis, dan warga yang kemudian berdiskusi panjang mengenai pembabatan 2,5 juta hektare hutan dan kebijakan food estate di Papua Selatan. Di Sydney, film ini bahkan lebih dulu tayang sebagai pra‑screening dalam forum internasional untuk mengumpulkan masukan dan memperluas perhatian dunia terhadap situasi di Papua. Antusiasme penonton menunjukkan bahwa tema yang diangkat menyentuh kekhawatiran banyak pihak tentang masa depan hutan dan hak masyarakat adat.
Namun, “Pesta Babi” juga memicu kontroversi dan penolakan di beberapa tempat. Di Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Nusa Tenggara Barat, pemutaran film ini dibubarkan pihak kampus dengan alasan keamanan dan kekhawatiran soal izin pemutaran. Sejumlah pihak yang mengkritik film tersebut menilai narasinya terlalu berpusat pada konflik dan seolah menggambarkan Papua hanya sebagai ruang ketakutan dan kemarahan terhadap negara, tanpa cukup menyinggung program pembangunan lain yang juga berjalan. Bagi mereka, film ini dianggap memberikan gambaran yang tidak lengkap karena terlalu fokus pada luka dan perlawanan tanpa menampilkan konteks lebih luas seperti dampak otonomi khusus, partisipasi politik, dan inisiatif perubahan sosial di Papua.
Di sisi lain, pendukung film berargumen bahwa “Pesta Babi” memang sengaja mengambil posisi dari sudut pandang masyarakat adat yang kerap merasa suaranya tidak didengar. Mereka melihat dokumenter ini sebagai alat advokasi untuk memperlihatkan sisi pembangunan yang sering tidak muncul di laporan resmi: hutan yang dibabat, sungai yang tercemar, dan kampung yang kehilangan ruang hidup. Dalam berbagai diskusi setelah pemutaran, banyak penonton mengaku film ini membuka mata mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan memaksa mereka mempertanyakan narasi “pembangunan demi ketahanan pangan” yang selama ini terdengar positif di permukaan.
Terlepas dari pro dan kontra, “Pesta Babi” telah berhasil mendorong percakapan baru tentang bagaimana proyek strategis nasional seharusnya dijalankan di wilayah yang dihuni masyarakat adat. Film ini mengingatkan bahwa pembangunan yang hanya mengejar angka produksi tanpa menghitung biaya sosial, budaya, dan ekologis berpotensi melahirkan kolonialisme model baru di dalam negeri. Bagi penonton, menonton “Pesta Babi” bukan sekadar menyimak dokumenter, tetapi undangan untuk merefleksikan ulang: bagaimana seharusnya negara memperlakukan hutan dan tanah adat, dan sejauh mana suara warga di garis depan pembangunan benar‑benar didengar sebelum keputusan besar diambil.
0 Komentar